PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI TAHAP DUA

PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI

TAHAP KEDUA

UPT PUSKESMAS PANCENG

TAHUN 2016

14 dan 16 Juli 2016

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.

Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit. Penetapan rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

FUNGSI

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua berfungsi sebagai :

1. Penyediaan data status kesehatan jemaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan, serta pemeriksaan rujukan. 
2. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jemaah haji 
3. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji. 

PROSEDUR PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan pada jemaah haji berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan atau hasil pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan. 
2. Jemaah haji risti diarahkan untuk mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan rujukan di rumah sakit yang ditunjuk. 
3. Pemeriksaan Kesehatan rujukan dilakukan segera setelah diketahui sebagai risti melalui Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama, dan sudah selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum operasional embarkasi haji dimulai. 
4. Direktur rumah sakit yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rujukan dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 
6. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut kebijakan daerah setempat.

PEMBERIAN VAKSIN

INFLUENSA DAN HEPATITIS